Polres Bondowoso Siapkan 9 Hektare Lahan untuk Dukung Ketahanan Pangan melalui Budidaya Jagung

 

Bondowoso, radarhukum.net  – Polres Bondowoso terus menguatkan upaya mendukung ketahanan pangan di daerah. Terbaru, sebanyak 9 hektare lahan di Desa Mandiro, Kecamatan Tegalampel, disiapkan untuk budidaya jagung. Program ini juga melibatkan Perum Perhutani sebagai penyedia lahan dan mitra usaha untuk memastikan pemasaran hasil panen berjalan lancar.

Sebagai modal awal, Polres Bondowoso mengalokasikan dana operasional sebesar Rp 4 juta per hektare dan menyediakan 2 kuintal benih jagung. Mitra usaha akan menjadi penampung hasil panen, sehingga para petani tidak perlu khawatir soal pemasaran.

"Lahan yang kami gunakan merupakan milik Perum Perhutani KPH Bondowoso dan sebelumnya belum dimanfaatkan. Kami telah berkoordinasi untuk penggunaan lahan tersebut selama beberapa tahun ke depan," jelas Kapolsek Tegalampel, Iptu Shobingan, Sabtu (16/11/2024).

Skema Pengelolaan Lahan dan Hasil Panen
Dalam pelaksanaannya, lahan akan dikelola oleh pihak desa setempat sebagai penanggung jawab. Sistem bagi hasil diterapkan, yaitu 70 persen untuk penggarap dan 30 persen untuk Perhutani, atau disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua pihak.

"Jagung dipilih sebagai komoditas utama karena sangat cocok dengan kondisi lahan. Kami optimis hasilnya akan maksimal," tambah Iptu Shobingan.

Dukungan dari Polres Bondowoso
Kapolres Bondowoso, AKBP Lintar Mahardhono, mengapresiasi langkah inovatif ini. Ia menegaskan bahwa program tersebut selaras dengan Asta Cita Program 100 Hari Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mendorong swasembada pangan dan kemandirian bangsa.

"Ini adalah langkah nyata untuk mendukung ketahanan pangan, sekaligus implementasi visi besar nasional dalam menciptakan kemandirian di bidang pangan, energi, air, dan ekonomi kreatif," kata AKBP Lintar.

Melalui langkah ini, Polres Bondowoso berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, memaksimalkan potensi lahan tidur, dan menciptakan model sinergi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.(Red.AL)

0 Komentar