Jakarta, radarhukum.net – Program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah mengalami pemangkasan anggaran. Dari yang semula direncanakan Rp15.000 per porsi, kini turun menjadi Rp10.000. Presiden Prabowo Subianto menyatakan langkah ini diambil karena keterbatasan anggaran negara.
"Kita ingin Rp15.000, tapi kondisi anggaran memaksa kita menyesuaikan. Rp10.000 masih cukup untuk daerah-daerah, dan tetap bermutu serta bergizi," ujar Presiden di Kantor Presiden, Jumat (29/11).
Uji Coba Menu Rp10.000 Ribu di Warung
Untuk memastikan anggaran Rp10.000 dapat memberikan makanan bergizi, dilakukan uji coba di beberapa warung makan di Jakarta. Hasilnya, menu yang ditawarkan umumnya berisi nasi, sayur, dan lauk berbasis protein nabati seperti tempe atau tahu.
Namun, jika ingin menambah lauk berprotein hewani seperti ayam, porsi nasi atau lauk lain harus dikurangi. Beberapa warung bahkan menawarkan fleksibilitas, meski dengan penurunan jumlah atau kualitas porsi.
Contoh opsi menu dengan harga Rp10.000:
- Opsi 1: Nasi setengah porsi, orek tempe, kerang balado.
- Opsi 2: Nasi setengah porsi, usus ayam, teri balado, kentang balado.
- Opsi 3: Nasi satu porsi dan sayur (tanpa lauk).
Protein hewani seperti ayam atau daging hanya tersedia dengan tambahan biaya atau pengurangan item lainnya.
Kendala di Lapangan
Beberapa warung menyatakan bahwa harga Rp10.000 sulit untuk mencakup menu bergizi lengkap, terutama dengan inflasi harga bahan makanan. Sebagai contoh, di Lenteng Agung, menu dengan ayam umumnya dihargai mulai Rp13.000. Jika dipaksakan dengan Rp10.000 per porsi dan variasi menu harus dikurangi signifikan.
Air putih menjadi satu-satunya opsi minuman yang memungkinkan tanpa tambahan biaya. Minuman kaya gizi seperti susu belum tercakup dalam anggaran tersebut.
Harapan dan Tantangan
Kebijakan ini memicu pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, program ini diharapkan dapat membantu masyarakat menengah ke bawah memenuhi kebutuhan gizi dasar. Namun di sisi lain, banyak pihak mempertanyakan apakah menu seharga Rp10.000 benar-benar dapat mencukupi kebutuhan nutrisi harian, terutama untuk anak-anak dan kelompok rentan.
Pemerintah diharapkan dapat terus mengevaluasi implementasi program ini, dengan mempertimbangkan efektivitas anggaran serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.(red.k)
0 Komentar