PAsuruan, radarhukum.online -, Dalam rangka realisasi kegiatan Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, anggaran tahun 2023, Pemerintahan Desa Beji menggelar rapat koordinasi sekaligus Halal bi halal.
Rapat Koordinasi sekaligus Halal bi halal, dilaksanakan di Lembah Binangun, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dihadiri oleh Pemerintah Desa Beji, Camat Beji, Muspika, seluruh perangkat Desa, BPD, LPM, Kasun, serta seluruh ketua RT dan RW Desa Beji. Minggu, 14/05/2023
Rapat Koordinasi ini, dibuka langsung oleh Muhammad Nasir selaku Camat Beji, pada hari ini akan di laksanakan Rapat Koordinasi sekaligus halal bi halal dalam Pemerintahan Desa Beji bersama perangkat dan seluruh jajarannya, penting bagi kita semua pada moment kali ini untuk saling bermaaf-maafan, minal aidzin wal fa'idzin.
"Di Kecamatan Beji sebentar lagi akan di laksanakan Pilkades serentak, ada sekitar 47 Desa di Kabupaten Pasuruan, yang akan melaksanakan Pilkades serentak termasuk Desa Beji, saya berharap masyarakat Desa Beji, untuk tetap menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, supaya tidak terjadi perpecahan di masyarakat, harapnya.
Kepala Desa Beji, Syarifudin, menyatakan bahwa ini bukanlah acara pribadi, melainkan kegiatan intern Pemerintahan Desa Beji, makanya kami undang Camat, muspika, BPD LPM , seluruh RT/RW dan semua unsur perangkat Desa.
"Rapat koordinasi dan halal bi halal ini bertujuan untuk mempererat dan membangun komunikasi supaya mempermudah dalam berkoordinasi untuk melaksanakan program Pemerintah dan realisasikan kegiatan rencana pembangunan di Desa Beji, jelasnya.
Perlu diketahui pelaksanaan Pilkades serentak, untuk Kabupaten Pasuruan akan dilaksanakan pada tanggal 10/10/2023. Kegiatan Rapat koordinasi dan Halal bi halal yang dilaksanakan Pemdes Beji di Lembah Binangun menjadi sorotan tokoh-tokoh masyarakat Desa Beji dan terkesan berlebihan, seolah ada kepentingan tertentu, mengingat Pilkades sebentar lagi.
Menurut keterangan beberapa tokoh masyarakat Desa Beji, yang enggan disebutkan namanya, kegiatan rapat koordinasi yang laksanakan di Lembah Binangun itu syarat dengan politik dan menghambur-hamburkan Dana Desa, mengingat setiap undangan harus menyerahkan foto copy KTP, sebagai pengganti uang transport Rp. 150.000
"Secara logika, Pilkades sudah tinggal 5 bulan lagi, terus Pemdes Beji bersama jajarannya laksanakan Rapat Koordinasi ditempat lokasi wisata di Pandaan, ada hiburan, makanan dan uang transport lagi, ini kan patut dicurigai, ada apa dengan Kades Beji? Kami bersama tokoh masyarakat yang lain, akan segera menindaklanjuti kegiatan tersebut, untuk melaporkan segera ke Inspektorat, karena kami menilai kegiatan tersebut syarat dengan kepentingan Politik dan menghambur-hamburkan uang Dana Desa, untuk kepentingan pribadi dengan dalih " Rapat Koordinasi" Pemerintahan Desa Beji, ungkapnya. (red)
0 Komentar