KUPANG, radarhukum.online - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT mendukung kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pramuka yang akan digelar pada tahun 2023-2024.
Dukungan itu dibuktikan lewat penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Ketua Kwarda Pramuka NTT, Simon Petrus Manuk
dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi.
Penandatanganan MoU itu berlangsung di aula lantai II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Jumat, (29/9/2023) siang. Turut hadir Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Marthina Pa, dan sejumlah pengurus Kwarda NTT.
Simon Petrus Manuk menjelaskan, dalam kalender kerja Kwarda NTT, tahun 2023-2024 itu adalah tahun peningkatan kualitas pembina melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat.
Menurut Petrus, pelaksanaan Diklat itu membutuhkan anggaran yang besar, namun tidak mendapat dukungan dana hibah dari APBD NTT. Sehingga pihaknya menginisiasi pelaksanaan Diklat secara mandiri.
"Makanya saya membangun komunikasi dengan Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginisiasi pelaksanaan Diklat secara mandiri. Artinya satuan Pendidikan yang kirim peserta ya membiayai sendiri maka kesepakatan itu dituangkan dalam nota MoU yang ditandatangani tadi, " ujar Petrus.
Lanjut Petrus, kerjasama itu sebagai bukti kerja gotong royong yang tidak memberatkan pihak sekolah. Tetapi malah meringankan peserta dari berbagai satuan Pendidikan di Provinsi NTT.
Tahun 2023, ujar Petrus, Kwarda NTT akan melaksanakan Diklat pada 15-20 Oktober yang melibatkan peserta dari 20 SMA/SMK di Provinsi NTT dari Pulau Timor. Setiap sekolah mengirim satu pembina Putera dan satu pembina Puteri.
"Kemudian pelaksanaan Diklat tahap dua itu dilakukan pada 1 November - 7 November 2023 dengan melibatkan 20 sekolah dan peserta sama seperti angkatan pertama. Mereka adalah guru yang diberikan tugas sebagai pembina Pramuka namun belum memiliki sertifikat, " ujarnya.
Petrus Manuk menuturkan, selain Diklat pembina juga dilakukan latihan pengembangan kepemimpinan yang sasarannya adalah anggota kegiatan Pramuka Penegak yang ada di SMK/SMA/SLB. Peserta berasal dari 20 sekolah dengan jumlah peserta 40 siswa.
"Target kami tahun 2023 ini ada 120 peserta yang berasal dari Pulau Timor. Setiap sekolah mengutus 2 peserta. Peserta berasal dari 6 kwartir cabang se_daratan Pulau Timor, " ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan kegiatan itu akan berlangsung di Kantor Kwarda NTT. Lantaran, sudah dilengkapi dengan aula, dan wisma yang memadai untuk menampung peserta dari 60 sekolah.
"Tahun 2024 nanti pelaksanaan tidak di Kwarda tetapi akan berlangsung di 22 Kabupaten/Kota se NTT. Kami akan rapat bersama untuk menentukan lokasi di mana saja. Tahun depan di semester satu kami lakukan satu mahir dasar dan latihan pengembangan kepemimpinan, dan semester dua juga sama , " pungkasnya.
Ia berharap semua proses bisa berjalan lancar, dan efektif sehingga dari 22 Kabupaten/Kota melahirkan 1.760 pembina mahir dasar, dan 1760 calon pemimpin Pramuka.
"Mudah-mudahan bisa berjalan baik, karena biaya yang dibutuhkan itu sebenarnya Rp2 miliar, namun melalui MoU hari ini semoga sangat membantu sehingga semua dibiayai oleh sekolah masing-masing, " pungkasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi mengatakan, MoU tersebut merupakan suatu kebangkitan kolaborasi berbasis data dan fakta bahwa pendidikan NTT pada tataran survei karakter dalam asesmen Nasional 2022 telah berkembang.
Untuk itu, kata Linus, keberhasilan itu perlu diperkuat secara terus menerus yang bersifat kegiatan ekstra. "Sehingga diharapkan ada aksi nyata dan ada reaksi dari satuan pendidikan dalam merancang program dan kegiatan sehingga gerakan pramuka masuk sekolah terwujud dengan indikator yang terukur, " pungkasnya. (read.al)
0 Komentar